Oleh: Kanjeng Ayu Jenny Waskita, S.E., Ak., MBA
Founder dan Wakil Pembina The PRINT Prabowonomics
Indonesia membutuhkan evaluasi yang adil, bukan sekadar narasi negatif
Dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka merupakan momentum penting untuk mengevaluasi perjalanan bangsa. Kritik terhadap kinerja kabinet, termasuk penilaian bahwa sejumlah menteri dan wakil menteri belum memenuhi indikator kinerja, patut menjadi bahan evaluasi. Namun, evaluasi nasional seharusnya tidak berhenti pada daftar kekurangan pejabat.
Pertanyaan yang lebih mendasar adalah: apa yang telah dikerjakan pemerintah, fondasi apa yang sedang dibangun, dan sejauh mana manfaatnya mulai dirasakan rakyat Indonesia?
Sebagai Founder dan Pembina The PRINT Prabowonomics, saya memandang pembangunan nasional perlu dibaca secara menyeluruh. Kita harus membedakan antara kebijakan yang sudah berjalan, hasil yang telah tercapai, target yang masih dikejar, dan pekerjaan rumah yang belum selesai.
Bangsa yang besar tidak boleh kehilangan kemampuan untuk mengkritik. Namun, bangsa yang ingin maju juga harus mampu mengakui kemajuan yang benar-benar dapat dibuktikan.
1. Ketahanan pangan: membangun kemandirian bangsa
Salah satu agenda penting pemerintahan Prabowo–Gibran adalah memperkuat ketahanan pangan dan mengurangi ketergantungan terhadap pasokan luar negeri.
Pada Januari 2026, Presiden Prabowo mengumumkan tercapainya swasembada pangan untuk tahun 2025. Pemerintah juga melaporkan penguatan cadangan beras nasional hingga lebih dari lima juta ton pada 2026. Capaian dan angka tersebut menjadi dasar penting untuk menilai arah kebijakan pangan nasional.
Namun, keberhasilan jangka panjang harus terus diuji melalui stabilitas harga, distribusi, daya beli masyarakat, kesejahteraan petani, serta ketersediaan pangan di seluruh wilayah Indonesia.
Swasembada bukan sekadar persoalan produksi. Ini adalah persoalan kedaulatan ekonomi dan ketahanan nasional.
2. Makan Bergizi Gratis: investasi pada generasi masa depan
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menempatkan pemenuhan gizi sebagai bagian dari agenda pembangunan sumber daya manusia.
Pemerintah melaporkan program ini telah menjangkau puluhan juta penerima manfaat. Skala pelaksanaan tersebut menunjukkan besarnya upaya yang sedang dilakukan untuk memperluas akses makanan bergizi.
Akan tetapi, keberhasilan program tidak cukup diukur dari jumlah makanan yang dibagikan. Kualitas makanan, keamanan pangan, ketepatan sasaran, pengawasan anggaran, serta dampaknya terhadap kesehatan dan perkembangan anak harus menjadi ukuran utama.
Jika dijalankan dengan standar yang baik dan pengawasan yang ketat, program gizi dapat menjadi bagian penting dari investasi Indonesia menuju 2045.
3. Pendidikan: memperluas kesempatan dan memperkuat kualitas manusia
Pemerintah juga melaporkan pengembangan Sekolah Rakyat, renovasi sekolah, dan distribusi perangkat pembelajaran digital.
Sekolah Rakyat memiliki tujuan sosial yang penting: memperluas kesempatan pendidikan bagi anak-anak dari keluarga yang membutuhkan. Renovasi sekolah dan dukungan teknologi juga dapat membantu memperbaiki lingkungan belajar.
Tantangan berikutnya adalah memastikan bahwa setiap kebijakan tersebut menghasilkan peningkatan kualitas pendidikan, bukan hanya penambahan fasilitas.
Indonesia membutuhkan anak-anak yang sehat, terdidik, berkarakter, menguasai teknologi, dan mampu bersaing di tingkat global.
4. Kesehatan: pencegahan harus menjadi prioritas
Program Cek Kesehatan Gratis merupakan langkah untuk memperluas akses masyarakat terhadap pemeriksaan kesehatan preventif.
Menurut data yang diberitakan pada 20 Oktober 2026, program tersebut telah menjangkau 106,3 juta orang per 13 Oktober 2026.
Angka jangkauan ini patut dicatat sebagai keluaran program. Tahap berikutnya adalah memastikan hasil pemeriksaan ditindaklanjuti, masyarakat memperoleh pelayanan yang diperlukan, dan deteksi dini benar-benar meningkatkan kualitas kesehatan.
Pelayanan kesehatan yang kuat bukan hanya mengobati orang sakit, melainkan juga mencegah penyakit dan memperpanjang usia produktif masyarakat.
5. Kemandirian ekonomi, energi, dan hilirisasi
Indonesia memiliki sumber daya alam yang besar. Tantangannya adalah memastikan kekayaan tersebut menghasilkan nilai tambah di dalam negeri.
Agenda hilirisasi, industrialisasi, penguatan energi, dan pengembangan investasi strategis merupakan bidang yang perlu dinilai dari kontribusinya terhadap penciptaan lapangan kerja, transfer teknologi, produktivitas, penerimaan negara, dan pendapatan masyarakat.
Pemerintah juga melaporkan pelaksanaan kebijakan B50 berbasis kelapa sawit sejak Juli 2026 sebagai bagian dari upaya mengurangi ketergantungan pada impor solar.
Arah kebijakan ini perlu terus dievaluasi berdasarkan realisasi produksi, biaya, dampak lingkungan, penghematan devisa, dan keberlanjutan pasokan.
Prinsip Prabowonomics yang perlu diperjuangkan adalah bagaimana kekayaan nasional menghasilkan kemakmuran yang lebih luas, bukan hanya pertumbuhan angka ekonomi.
6. Kemiskinan dan kesejahteraan rakyat harus menjadi ukuran akhir
Setiap kebijakan pemerintah pada akhirnya harus dinilai dari pengaruhnya terhadap kehidupan masyarakat.
Data yang diberitakan pada Oktober 2026 menunjukkan tingkat kemiskinan Indonesia tercatat 8,07 persen pada Maret 2026, dengan jumlah penduduk miskin 22,93 juta orang.
Angka tersebut perlu dibaca bersama tren sebelumnya, tingkat pengangguran, kualitas pekerjaan, ketimpangan, inflasi kebutuhan pokok, dan daya beli rumah tangga.
Sebab, pertumbuhan ekonomi baru bermakna ketika keluarga Indonesia mampu memenuhi kebutuhan dasarnya, memperoleh pekerjaan yang layak, mengakses pendidikan dan kesehatan, serta memiliki kesempatan memperbaiki masa depan.
7. Evaluasi kabinet: koreksi merupakan bagian dari pemerintahan yang bekerja
Munculnya evaluasi terhadap kinerja 42 menteri dan wakil menteri, sebagaimana diberitakan pada 20 Oktober 2026, seharusnya mendorong pembahasan yang lebih mendalam mengenai efektivitas birokrasi.
Angka tersebut belum dengan sendirinya menjelaskan keseluruhan kinerja pemerintahan. Publik juga membutuhkan rincian indikator penilaian, target masing-masing kementerian, hasil aktual, dan metode evaluasi yang digunakan.
Menteri yang belum memenuhi target perlu dievaluasi secara objektif. Kementerian yang menunjukkan hasil baik perlu dikenali agar praktik yang efektif dapat diperluas.
Presiden membutuhkan jajaran yang mampu menerjemahkan visi menjadi hasil. Rakyat membutuhkan birokrasi yang cepat, bersih, transparan, dan bertanggung jawab.
Dengan demikian, evaluasi kabinet bukan semata-mata persoalan mempertahankan atau mengganti pejabat, melainkan memastikan negara bekerja semakin efektif.
8. Tiga tahun berikutnya: saatnya memperkuat hasil dan pemerataan
Dua tahun pertama memberikan kesempatan untuk membangun program, menata prioritas, dan memperkuat fondasi. Tiga tahun berikutnya perlu dimanfaatkan untuk memperbesar dampak yang terukur.
Ada lima agenda yang layak menjadi perhatian:
1. Memastikan program prioritas menghasilkan manfaat yang dapat diukur dan dirasakan masyarakat.
2. Memperkuat tata kelola anggaran, pengawasan, dan pemberantasan korupsi.
3. Meningkatkan kualitas lapangan kerja, produktivitas, dan daya saing industri nasional.
4. Memperluas pemerataan pembangunan hingga desa, daerah tertinggal, dan wilayah luar pusat pertumbuhan.
5. Membangun sistem evaluasi terbuka agar masyarakat dapat membandingkan target, realisasi, dan dampak setiap kebijakan.
Inilah ukuran penting bagi keberhasilan pemerintahan: bukan hanya berapa banyak program diumumkan, melainkan berapa besar perubahan nyata yang dihasilkan.
PENUTUP: MENILAI DENGAN DATA, MEMBANGUN DENGAN GAGASAN
Indonesia tidak akan menjadi negara maju hanya dengan memperbanyak pujian. Indonesia juga tidak akan maju apabila ruang publik hanya dipenuhi kritik tanpa pembahasan mengenai solusi dan hasil yang dapat diverifikasi.
Kritik harus tetap hidup. Prestasi yang terbukti harus dicatat. Kekurangan harus diperbaiki. Dan setiap kebijakan harus diuji berdasarkan kepentingan rakyat.
Sebagai Founder dan Pembina The PRINT Prabowonomics, saya menempatkan pembangunan ekonomi nasional dalam kerangka yang lebih luas: kemandirian, produktivitas, pemerataan, keadilan sosial, serta pengelolaan kekayaan bangsa untuk kemakmuran rakyat.
Pemerintahan Prabowo–Gibran perlu dinilai secara menyeluruh, berdasarkan capaian yang dapat diverifikasi dan pekerjaan rumah yang masih harus diselesaikan. Yang terpenting bukan memenangkan perdebatan antara pendukung dan pengkritik, melainkan memastikan Indonesia bergerak menuju masa depan yang lebih sejahtera, berdaulat, dan berdaya saing.
Indonesia membutuhkan kritik yang membangun, apresiasi yang berbasis fakta, dan solusi yang dapat dilaksanakan.
Sebab, tujuan akhir pembangunan bukanlah membenarkan siapa pun, melainkan mewujudkan kesejahteraan rakyat dan masa depan Indonesia yang lebih baik.
Jenny Waskita, S.E., Ak., MBA
Founder dan wakil Pembina The PRINT Prabowonomics