MEDAN, Prabowonomics.id– Ketua Umum DPP Ormas Prabowonomics 2 Periode (P2P) Yonge Sihombing mengumumkan struktur dan formasi kepengurusan P2P secara nasional dari pusat hingga saksi TPS.
Dalam struktur itu, Yonge mengusulkan Hashim Djojohadikusumo sebagai Ketua Dewan Pembina DPP P2P untuk memperkuat arah perjuangan organisasi.
“Untuk Dewan Pembina, kami mengusulkan Bapak Hashim Djojohadikusumo sebagai Ketua. Polanya proporsional dari pusat sampai saksi TPS, dengan formasi 75-35-25-15-7-3-7,” ujar Yonge di Medan, Rabu (14/10/2026).
Yonge menjelaskan jumlah Wakil Ketua Umum dan Wakil Sekjen dibuat sama masing-masing tujuh orang untuk menjaga keserasian dan efektivitas kerja organisasi.
DPP Pusat di Jakarta sebanyak 75 orang, terdiri atas Dewan Pembina, Penasehat, Pakar, Pengurus Harian, dan Badan Khusus yang bekerja secara kolektif.
DPD Provinsi sebanyak 35 orang per provinsi atau total 1.330 orang untuk 38 provinsi, DPC Kabupaten Kota sebanyak 25 orang atau total 12.850 orang.
PAC Kecamatan sebanyak 15 orang atau total 109.155 orang untuk 7.277 kecamatan, Ranting Desa Kelurahan sebanyak 7 orang atau total 586.334 orang.
Anak Ranting dan Saksi TPS sebanyak 3 orang atau total 2.460.000 orang untuk 820.000 TPS, Perwakilan Luar Negeri sebanyak 7 orang per negara.
Secara keseluruhan P2P akan memiliki 911.616 unit kepengurusan dengan 3.169.919 pengurus di seluruh Indonesia dan luar negeri di luar anggota.
Formasi tersebut terbuka bagi masyarakat luas sesuai dengan keahlian, pendidikan, dan pengalaman masing-masing untuk membangun bangsa.
Yonge menegaskan pembentukan struktur ini adalah instrumen pengawalan program ekonomi kerakyatan Presiden Prabowo Subianto hingga ke desa.
P2P hadir menjembatani kebijakan ekonomi nasional dengan kebutuhan riil lapangan agar petani, nelayan, UMKM dan buruh merasakan manfaat.
Peran Dewan Pembina sangat strategis menjaga arah perjuangan P2P tetap dalam koridor konstitusi dan ideologi Pancasila yang murni.
Pendaftaran pengurus dibuka terbuka dengan seleksi ketat berbasis rekam jejak dan integritas agar program kerja segera berjalan serentak.
DPP P2P akan menggelar konsolidasi nasional mengundang seluruh calon pengurus DPD Provinsi untuk mematangkan visi Indonesia Emas 2045.
Sekjen DPP P2P Imam Aryo Laksono, S.E., M.Si., menyebut formasi 75-35-25-15-7-3-7 efektif untuk menggerakkan jutaan pengurus secara terstruktur.
“Kami sudah menyiapkan roadmap rekrutmen dan database nasional digital terintegrasi dari pusat sampai saksi TPS sesuai tupoksi,” ujar Imam.
Imam menambahkan surat mandat pembentukan DPD dan DPC segera diterbitkan karena antusiasme masyarakat bergabung P2P sangat tinggi.
Bendum DPP P2P Ir. Juliski Simorangkir, M.M., memastikan pengelolaan organisasi transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat.
“P2P milik rakyat, kami bangun kemandirian ekonomi melalui koperasi dan unit usaha agar memberi nilai ekonomi bagi pengurus dan anggota,” kata Juliski.